Oleh: Onno W. Purbo

Belakangan ini mulai ramai dibicarakan dan didagangkan, konsep Smart City.Mulai dari Pak Ridwan Kamil dengan Bandung Smart City, juga tentunya Pak Ahok dengan Jakarta Smart City yang kemudian banyak ingin ditiru oleh banyak kota di Indonesia. Ada yang membuat semacam control center atau war room dengan banyak layar di sebagai pusat Smart City. Ada yang membuat hotspot / wifi di alun-alun dan tempat publik dan menyebutnya SmartCity dan masih banyak lagi.

Pertanyaan mendasarnya sebetulnya sederhana sekali -Apakah Smart City? Sebetulnya apanya yang Smart? Beberapa kepala daerah bahkan mulai menanyakan ke berbagai kementerian apa sebetulnya Smart City? Apakah sudah ada blue print yang jelas dari pihak kementrian? Apakah sudah ada metoda untuk mengukur kepandaian (tingkat Smart) sebuah City?

Mari kita mundur sedikit, saya beberapa kali di tanya oleh beberapa kepala daerah tentang Smart City. Saya biasanya tidak akan langsung menjawab apa itu Smart City, kebiasaan saya adalah menanyakan ke kepala daerah tersebut,

“Bapak mau apanya yang Smart dari Smart City?”
“Apakah City-nya yang Smart?”
“Apakah Pemerintah City-nya yang Smart?”
“Apakah Rakyat City-nya yang Smart?”

Tentunya solusi dari city, Pemerintah dan rakyat yang smart akan berbeda satu dengan lainnya. Biasanya pertanyaan ini akan membuat sang kepala daerah menjadi merenung beberapa saat. Mari kita bahas secara sepintas satu per satu,
City-nya yang Smart

Jika kita ingin “City-nya yang Smart”, misalnya kalau ada banjir maka city tahu tinggi air sudah sampai level berapa. City juga dapat secara automatis mengontrol berbagai pintu air yang ada agar banjir bisa diarahkan ke wilayah yang aman.

Misalnya, seperti di Jakarta, sensor GPS dan sensor lainnya di pasang di alat-alat berat yang merupakan aset pemerintah. Dengan cara itu pemerintah bisa mengetahui secara presisi letak dan performance masing-masing alat tersebut secara realtime.

Misalnya, lampu lalu lintas dapat tahu apakah ada ambulans yang membawa pasien gawat ingin lewat maka jalan tersebut akan diprioritaskan agar lebih lancar. Misalnya, alarm dan CCTV di kota dapat memantau jika ada penjahat atau maling yang sedang berkeliaran dan bisa dengan mudah mendeteksi wajah dan posisi si maling. Dan tentunya masih banyak lagi yang bisa di kerjakan oleh “City yang Smart”.

Teknologi untuk “City yang Smart” jelas akan berbasis jaringan sensor untuk mendeteksi berbagai hal yang terjadi di City. Untuk bisa melakukan proses analisa dan sintesa secara cepat maka akan dibutuhkan kemampuan untuk melakukan pemrosesan “Big Data” karena akan banyak sekali data hasil sensor yang akan masuk.

Contoh paling sederhana untuk membuat jaringan sensor adalah teknologi Internet of Things, yang secara praktis dapat kita buat secara sederhana menggunakan arduino atau raspberrypi yang dikaitkan dengan berbagai sensor yang ada.

Harga arduino nano cukup murah hanya sekitar Rp. 35.000-an bahkan mungkin bisa lebih murah lagi. Dengan menambahkan shield ethernet atau WiFi, arduino dapat melaporkan hasil sensor-nya ke server untuk kemudian di analisa menggunakan aplikasi Big Data seperti Hadoop.

Semua software-nya sebetulnya bisa open source jadi relatif bebas dan murah banget, dengan hardware arduino yang juga tidak kalah murah dengan harga rata-rata sekitar Rp. 100.000-an.
Pemerintah City-nya yang Smart

Jika kita ingin “Pemerintah City-nya yang Smart”, misalnya kepala daerah dapat dengan mengklik sebuah tombol bisa mengetahui wilayah di mana sebagian besar rakyatnya miskin, kurang makan, rata-rata penghasilan si rakyat, mata pencarian utama si rakyat.

Misalnya kepala daerah dapat dengan mudah melakukan simulasi kebijakannya, misalnya, dengan menambahkan sebuah jalan penghubung antara sebuah kampung dengan pasar di kota, kira-kira tingkat penghasilan penduduk di kampung tersebut akan naik berapa persen? Misalkan kepala daerah ingin mensimulasikan jika sebuah kebijakan dilaksanakan maka PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya akan naik berapa persen? Misalkan kita ingin semua pelayanan/perijinan yang ada di daerah tersebut dapat di proses dalam waktu beberapa jam dari yang tadinya beberapa minggu.

Teknologi untuk “Pemerintah City-nya yang Smart” jelas berbasis software/aplikasi akan lebih baik lagi jika berbasis web untuk memudahkan akses para aparat pemertintah. Secara umum ini merupakan bagian dari software untuk e-Government, dengan berbagai sistem informasi manajemen, enterprise resource planning dll. Salah satu tujuan utama-nya adalah membuat sistem pelayanan yang ada menjadi effisien.

Membuat pemerintah yang effisien sebetulnya perlu melakukan perombakan manajemen yang lumayan besar. Meminimalkan meja yang harus di lalui untuk sebuah ijin / proses menjadi sangat penting artinya. Oleh karenanya perlu bantuan ahli manajemen untuk membuat effisien sistem.

Untuk proses perencanaan yang baik, maka data-data yang ada di sistem informasi manajemen, e-government dibantu dengan software Geographics Information System (GIS), juga perlu dibantu dengan software-software seperti Decision Support System (DSS).

Untuk mengefisienkan kerja aparat pemerintah, akan sangat dibutuhkan software aplikasi seperti Human Resource Management, e-Learning dll. Tidak perlu takut dengan berbagai software ini, karena jika kita mempunyai SDM IT yang baik bukan mengandalkan vendor, maka sebetulnya sangat banyak software ini yang sifatnya open source, bisa sebagian di peroleh dari www.sf.net secara bebas.
Rakyat City-nya yang Smart

Jika kita ingin “Rakyat City-nya yang Smart”, misalnya tidak ada lagi anak yang tidak bisa meneruskan sekolah? Tidak lagi di batasi oleh jumlah ruang kelas dan sekolah yang ada? Misalnya tidak ada ujian penerimaan siswa baru karena keterbatasan ruang? Semua orang walaupun dia bekerja dapat mengakses pengetahuan dengan mudah? Semua orang bisa meneruskan kuliah minimal secara online? Materi ajar tersedia dan dapat di akses dengan mudah? Semua sekolah, rumah, kelurahan, aula bisa akses infomasi dan pengetahuan di Internet? Semua buku, bahan bacaan, video pembelajaran bisa di akses dengan mudah?

Teknologi untuk “Rakyat City-nya yang Smart” sebetulnya sangat banyak sekali, paling sederhana adalah membuat perpustakaan digital. Hal ini dilakukan menggunakan web server sederhana dan meng-hosting berbagai materi ajar (buku, tulisan, audio, video) ke web tersebut tanpa perlu coding sama sekali. E-learning menggunakan open source seperti moodle memungkinkan agar semua orang bisa mengikuti kuliah / pelajaran secara online.

Dengan moodle dan quiz online memungkin juga untuk menghemat biaya ujian. Saat ini setiap sekolah di Indonesia minimal sekali harus mengeluarkan uang sekitar Rp. 5 juta / semester untuk membiayai fotocopy ujian. Uang yang sama bisa gunakan untuk membuat server yang dapat digunakan minimal selama 5 tahun.

Jika masih kurang kita dapat juga membuat streaming server seperti youtube sendiri, software yang dipakai bisa menggunakan nginx yang di compile menggunakan RTMP. Semuanya open source sehingga sebetulnya harganya hampir tidak ada.

Preferensi pribadi

Saya bisa membayangkan para pemimpin seperti Pak Ridwan Kamil, Bu Risma dll pasti harus berpikir berkali-kali untuk menentukan prioritas yang harus didahulukan dengan keterbatasan dana yang ada. Biasanya para pemimpin tersebut akan memilih “Pemerintah City-nya yang Smart” dengan harapan bisa membuat sistem pelayanan yang ada menjadi lebih efisien. Dengan adanya restrukturisasi birokrasi dan perampingan manajemen pemerintah maka “Pemerintah City-nya yang Smart” menjadi sangat mungkin.

Di satu sisi, tidak masalah sebetulnya untuk membuat sistem pelayanan yang effisien, dengan infrastruktur yang di bangun hingga kecamatan dan kelurahan di sebuah kota mungkin ada baiknya mulai di pikirkan untuk membuat “Rakyat City-nya yang Smart”.

Misalnya menggelar e-learning, e-school, e-library untuk sekolah-sekolah, apalagi dengan di bantu dengan free wifi / hotspot di tempat-tempat publik / alun-alun di kota tersebut agar rakyat dapat langsung merasakan manfaat keberdaan pemerintah di kota tersebut. Semoga dengan semakin pandainya rakyat, maka saat nanti sebagian dari rakyat tersebut berkiprah sebagai birokrat di kota tersebut akan secara tidak langsung mendorong agar sistem lebih efisien.

Pengalaman saya selama ini turun kelapangan, kunci utama keberhasilan sebuah sistem bukan pada alat yang mahal dan canggih … tapi pada Sumber Daya Manusia (SDM) / aparat yang baik dan bisa di andalkan. Merdeka!!

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/owp/smart-city-apanya-yang-smart_582e27a4be22bd940837ebb1